Setelah kemenangan Prabowo Gibran pada perhitungan sementara pemilihan presiden 2024, program makan siang gratis terus menjadi pusat perhatian. Terlebih, ketika ada pernyataan mengenai penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam pelaksanaannya.
Wacana yang satu ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa ada wacana program makan siang gratis pakai dana BOS ketika menghadiri uji coba program ini di SMPN 2 Curug.
Wacana Program Makan Siang Dibiayai BOS Tuai Banyak Kritikan
Setelah menuai kritikan ketika ada wacana sumber dana makan siang gratis berasal dari subsidi BBM, kini pemerintah kembali menuai kritikan dengan wacana yang lain. Hal ini karena dana BOS dianggap sangat esensial bagi sekolah dan tidak akan bisa diganggu gugat.
Selama ini, sekolah menggunakan dana bantuan tersebut untuk terus menjalankan kegiatan operasional sekolah, termasuk untuk menggaji guru honorer dan membeli buku. Jika dananya berkurang, maka akan ada chaos yang tidak bisa terelakkan di sekolah.
Belum lagi, karena kini tidak ada biaya SPP di sekolah negeri, sehingga sekolah tidak tahu harus mendapatkan dana dari mana lagi. Hal yang paling membuat meringis adalah gaji guru honorer yang terancam terambil dengan program makan siang ini.
Pakar Pendidikan UM Surabaya Sri Lestari pun ikut suara mengenai polemik makan gratis dan dana BOS ini. Menurutnya, ini adalah langkah yang kurang bijak, karena mengingat kualitas pendidikan dan sarana prasarana sekolah sangat tergantung pada BOS.
“Selama ini, dana Bantuan Operasional Sekolah saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan, apalagi jika wacana ini direalisasikan,” jelas Sri Lestari.
Perempuan yang lebih akrab dipanggil Tari itu pun melanjutkan jika gaji guru honorer bisa semakin memprihatinkan jika wacana ini terus berlanjut. Karena itu, seharusnya pemerintah merancang dengan lebih detail dari mana dana makan siang gratis akan diambil.
Lebih jauh lagi, Tari mengatakan bahwa pemerintah perlu mencari dana baru untuk anggaran makan siang gratis, bukan malah mengambil dana tersebut dari program lain yang sudah matang. Bukan hanya dana BOS, namun juga program-program yang lain.
Ma’ruf Amin: Wacana Ini Belum Resmi dari Pemerintah
Berkaitan dengan polemik program makan siang ini, Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin menyatakan bahwa wacana tersebut masih belum final. Itu bukanlah perintah Jokowi dan belum ada putusan resmi dari pemerintah mengenai program baru yang satu ini.
Menurut Ma’ruf, hingga saat ini masih belum ada kejelasan mengenai dari mana anggaran dana makan siang gratis tiba. Hanya saja, Joko Widodo sudah mulai berancang-ancang untuk memasukan dana ini ke dalam APBN di tahun 2025 yang akan datang.
“Pemerintah sudah mengantisipasi, baru nanti ada keputusan dananya datang dari mana. Tapi kalau sekarang masih belum, belum spesifik dananya datang dari mana,” jelas Ma’ruf.
Hal ini menandakan bahwa persiapan program makan siang memang belum matang. Tidak hanya polemik dananya dari mana, sebelumnya juga ada orang yang memposting lowongan pekerjaan menjadi researcher atau peneliti untuk program baru ini.
Sayangnya, selama masa kampanye yang lama itu, tidak ada satupun pembicaraan dari pasangan calon Prabowo Gibran soal program makan siang yang belum pasti ini. Padahal, program ini termasuk salah satu program kerja unggulan yang paling sering dikampanyekan.
Usulan Pembentukan Kementerian Baru Mulai Mencuat
Selain dari masyarakat umum dan pakar pendidikan. Kritikan soal anggaran dana untuk program makan siang ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. Menurutnya, pemakaian dana BOS untuk program ini tidak baik.
Andreas mengatakan jika penggunaan dana ini malah menyulitkan sekolah dan ada banyak kegiatan operasional yang bisa saja terganggu karenanya. Selain itu, anggaran BOS terlalu sedikit untuk anggaran makan siang yang pastinya akan jauh lebih banyak dari itu.
Karena itu, Andreas pun mengajukan usul pembentukan kementerian baru. Kementerian Makan Siang Gratis agar program ini bisa berjalan dengan jauh lebih maksimal. Hanya saja, ada banyak hal yang perlu dikaji ulang jika wacana ini terealisasikan.
Sebenarnya, program makan siang gratis ini baik untuk memastikan jika anak-anak Indonesia punya asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Namun, dengan dana APBN Indonesia yang pas-pasan, program ini memang kurang masuk akal dan punya banyak celah.
Bahkan, di negara maju saja, program makan siang di sekolah berasal dari subsidi silang orang tua siswa dan bukan dari APBN. Jadi, pelaksanaannya pasti tidak bisa dilakukan di beberapa tahun ke depan tanpa menimbulkan polemik lain yang berkepanjangan.
Sama seperti pengurangan subsidi BBM. Pengambilan dana BOS untuk program ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan jika pemerintah masih peduli dengan kualitas pendidikan di Indonesia.
