Ketikmedia.com – Apa isi Inpres No 8 Tahun 2025? Kabinet Merah Putih benar-benar menunjukkan keseriusannya dalam membangun 3 tipe sekolah untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik yang berbeda. Khusus untuk sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menandatangani Instruksi khusus pada tanggal dua puluh tujuh Maret yang lalu di Jakarta.
Inpres ini memuat sejumlah arahan presiden untuk mempercepat penyelesaian persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di dalam negeri. Instruksi tersebut pemerintah tujukan kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta para pejabat negara dari bupati, gubernur, hingga para menteri.
Begini Pokok-pokok Inpres No 8 Tahun 2025 di Bidang Pendidikan
Isi inpres mencakup banyak hal, namun di bidang pendidikan, beberapa pokok kebijakan yang ditekankan pemerintah antara lain:
Perintah Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Kemensos
Pembangunan Sekolah Rakyat mendapat sorotan yang cukup tinggi dalam inpres yang rilis per akhir Maret ini. Presiden memberikan tujuh perintah langsung untuk Menteri Sosial, yang terbagi menjadi 2 isu utama, yakni:
- 3 poin terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran dan,
- 4 poin terkait pembangunan sekolah rakyat.
Khusus untuk pembangunan sekolah rakyat, berikut isi instruksi tersebut:
- Pembentukan serta penyelenggaraan sekolah rakyat berasrama untuk mereka dari keluarga yang terbukti berada di tingkat miskin hingga miskin ekstrim.
- Penyiapan sekaligus pembuatan kurikulum sekolah rakyat mengikuti kurikulum di pendidikan formal dan karakter.
- Penyiapan sarana-prasarana beserta asrama SR.
- Pembentukan tim formatur sekolah rakyat.
Hingga pertengahan tahun 2025 sendiri, pendirian sekolah rakyat berasrama telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah sudah mulai menyediakan kurang lebih 52-53 bangunan siap pakai untuk mendukung program tersebut, dan rekrutmen guru SR akan segera berlangsung. Terdapat dua pilihan yang akan pemerintah pertimbangkan untuk mengisi lowongan guru SR, yaitu memperkerjakan guru P3K/PNS aktif, atau lulusan PPG Prajab. Pemerintah menarget, ke depannya jumlah sekolah rakyat berasrama akan semakin bertambah khususnya di daerah-daerah di mana kemiskinan ekstrim sering terjadi.
Pemberian Bantuan dan Pendirian SR untuk Mendikdasmen
Inpres No Delapan Th 2025 juga memberikan arahan khusus untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah supaya:
- Memastikan peningkatan mutu, akses, layanan, dan juga penyiapan bantuan pendidikan dasar sampai menengah agar tersalurkan ke target yang tepat.
- Menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar dan bantuan/program setipe agar tidak salah sasaran.
- Menyiapkan kurikulum SR berasrama berdasarkan kurikulum sekolah formal.
- Menyediakan guru, tendik, serta peserta didik untuk program SR berasrama.
Bisa dikatakan, pembangunan SR berasrama memang tidak menjadi pekerjaan spesifik Kemensos. Sebab, Kemendikdasmen pun masih berperan sangat besar, apalagi merekalah yang nantinya bertugas menyediakan tenaga pendidikan dan menetapkan peserta didik yang berhak.
Instruksi untuk Mendikti Saintek
Terakhir, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek juga mendapatkan perintah spesifik pada Inpres No Delapan Tahun 2025, yang isinya mencakup peningkatan atas akses, mutu, pelayanan, serta penyiapan program bantuan pendidikan tinggi atau universitas secara tepat sasaran; penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan bantuan atau program setipe lainnya secara tepat sasaran; serta berperan dalam pembangunan sekolah rakyat untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui tridharma perguruan tinggi.
Berdasarkan penjelasan di atas, Mendikti Saintek juga akan membantu keberlangsngan pembangunan sekolah rakyat, meski tidak secara langsung sebagaimana Mensos maupun Mendikdasmen. Universitas dan berbagai perguruan tinggi bisa turut membantu program SR melalui mekanisme tri dharma seperti dengan:
- Memberikan pendidikan terkait SR di jurusan keguruan agar menghasilkan lulusan yang memahami bagaimana SR didirikan, apa tujuannya, hingga bagaimana dampaknya di masyarakat.
- Melakukan penelitian terkait sekolah rakyat. Dengan beitu, civitas akademika bisa membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program tersebut.
- Melakukan pengabdian di sekolah rakyat, misalnya dengan KKN di sekolah-sekolah tersebut agar universitas bisa berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitasnya.
Tak Hanya Soal SR, Isi Inpres No 8 Th 2025 Juga Membahas Bansos
Sebagaimana tertulis di atas, Inpres nomor delapan tahun 2025 tak hanya berisi mengenai masalah pendidikan khususnya pembangunan sekolah rakyat. Pada berbagai poin lainnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah khusus untuk program-program lain seperti bantuan sosial, peningkatan layanan kesehatan bagi warga miskin, pembangunan koperasi warga miskin, pembangunan BUMD, hingga pemastian penyaluran subsidi listrik secara tepat sasaran.
Totalnya, hanya terdapat 8 poin instruksi, namun dengan detil yang spesifik untuk masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah. Pada poin kedua, tertulis strategi umum untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim dengan cara:
- Mengurangi beban pengeluaran rakyat
- Meningkatkan pendapatan rakyat
- Menurunkan jumlah kantong kemiskinan
Berikutnya pada instruksi ke-3, tertulis bahwa tiap instansi mesti menggunakan data tunggal nasional termasuk pada program penyelesaian masalah kemiskinan melalui SR. Terakhir pada instruksi ketujuh dan kedelapan dijelaskan bahwa inpres ini akan berlaku hingga akhir Desember tahun 2029, dan seluruh instansi harus melaksanakan perintah pada Inpres No 8 Tahun 2025 tersebut dengan penuh tanggung jawab.
