Ketikmedia.com – Terkenal dengan berbagai gebrakannnya, beberapa waktu belakangan ini, Dedy Mulyadi mendapatkan sorotan cukup serius terkait rencananya melibatkan tentara dalam berbagai program Pemprov Jabar. Apa sebenarnya isi lengkap MoU Demul kerja sama dengan TNI? Akankah kolaborasi ini membuat tentara terlibat dalam masalah pengelolaan sampah sampai pembangunan infrastruktur? Lantas, bagaimana tanggapan DPRD Jabar? Yuk, simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
Apa Isi Lengkap MoU Kerja Sama Pemprov Jabar dengan TNI?
Pada pertengahan Maret, 2025, tepatnya 14 Maret, gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Demul menghadiri acara penandatanganan kerjasama antara Pemprov Jabar dengan TNI AD. Acara ini juga dihadiri Sekda Jabar, Herman Suryatman, dan bertempat di Gedung GPH Djatikusumo, Jalan Merdeka Utara No 2.
Demul menyebut bahwa MoU kerjasama ini berisi mengenai perjanjian kolaborasi di berbagai bidang mulai dari pembangunan sampai penanggulangan bencana. Menurutnya, TNI AD sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pembangunan agar tidak mendapat halangan dari berbagai pihak. Sebelumnmya, jagad maya memang sempat ramai dengan pemberitaan mengenai maraknya kasus pungli dan premanisme di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Hingga hari ini, detail isi MoU tersebut memang tidak dipublikasikan secara luas. Namun secara umum, kerja sama terkait mencakup urusan:
- Infrastruktur: Fokus pada pembangunan jalan, jembatan, hingga irigasi, utamanya di selatan dan utara.
- Pengelolaan Sampah: Pemprov akan berkolaborasi dengan Babinsa di setiap desa untuk membantu pengolahan sampah. Selain itu, MoU ini juga akan mendorong TNI AD dalam produksi mesin pengolah sampah.
- Lingkungan Hidup: TNI AD nantinya akan aktif dalam melindungi hutan serta menjaga keseimbangan DAS yang memang rentan banjir.
- Ketahanan pangan: TNI AD akan terlibat aktif dalam memastikan ketahanan pangan di Jawa Barat.
- Penanganan bencana: TNI AD akan membantu masyarakat dalam penanganan bencana seperti banjir, longsor, dan lainnya.
Alasan Dedi Mulyadi Ingin Kerja Sama dengan TNI
Ketika ditanya apa alasan penandanganan MoU tersebut, Dedi menyebut pihaknya memiliki 2 alasan utama:
- Pertama, efisiensi anggaran
- Kedua, akselerasi pembangunan
Dengan melibatkan TNI, ia menilai program-program Pemprov akan lebih hemat dan terselesaikan dengan lebih cepat.
Rencana Demul Tingkatkan Bela Negara PNS PPPK
Tak hanya berencana melibatkan TNI AD dalam bidang pembangunan, pengelolaan sampah, hingga ketahanan pangan, Dedi Mulyadi juga ingin mengadakan pelatihan bela negara untuk ASN provinsi Jawa Barat. Disampaikan di Karawang, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta itu menyatakan bahwa ASN perlu bekerja lebih keras untuk kepentingan rakyat selama masa pemerintahannya. Ia mengaku, tak akan mudah untuk menjadi bawahannya, apalagi di era efisiensi anggaran di mana biaya perjalanan dinas mengalami pemangkasan cukup besar.
Ia kemudian menerangkan bahwa idealnya, ASN, baik PNS maupun PPPK mencontoh kinerja TNI Polri yang selalu mengikuti instruksi pimpinan tanpa memikirkan masalah anggaran. Karena alasan itulah, ia berencana menjadwalkan pelatihan bela negara untuk ASN pada bulan Juni mendatang. Dalam pelatihan itu, ASN juga akan belajar lagi untuk lebih disiplin mengikuti budaya industri di mana mereka yang terlambat bisa kena tegur hingga SP.
Kritik Atas Program dan MoU Demul Kerja Sama dengan TNI
Rencana Dedi Mulyadi mendapatkan kritik dari beberapa pihak. TB Hasanuddin selaku anggota Komisi I DRP menyatakan bahwa kolaborasi tersebut harus memiliki aturan yang jelas. Ia secara spesifik menyoroti pasal 4 MoU mengenai luasnya ruang lingkup kerja sama di bidang infrastruktur.
Senada dengan hal itu, anggota DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat dari fraksi PDIP juga menyoroti peran TNI dalam pembangunan infrastruktur yang mencapai 10 bidang. Ia mempertanyakan apakah semua pembangunan ini nantinya melibatkan TNI atau tidak.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi penjelasan dalam pasal 6 ayat 2 di mana nantinya pihak pemprov akan menyediakan anggaran sementara TNI AD akan menyiapkan personel sampai peralatan. Ia meminta supaya Demul mematuhi undang-undang yang berlaku sehingga tidak mencampurkan TNI dalam kegiatan-kegiatan sipil.
Isi Lengkap MoU Demul Kerja Sama dengan TNI Belum Final
Rencana Dedi Mulyadi melibatkan tentara dengan MoU tentang TNI tersebut tak pelak menuai pro kontra di masyarakat. Di satu sisi, sebagian netizen menyatakan kesetujuannya mengingat maraknya pungli dan premanisme di Jawa Barat. Namun di sisi lain, tak sedikit netizen yang merasa langkah Demul hanya akan membuat Jawa Barat kembali ke era Orde Baru.
Mendapat pro kontra serta kritik dari para politisi tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa MoU ini belum final. Poin-poin kerja sama dalam MoU masih bisa ia revisi untuk menampung berbagai kebutuhan. Ia sendiri menyatakan akan mengagendakan pertemuan dengan KSAD untuk membahas lebih lanjut mengenai isu tersebut. Di Majalengka, KDM juga menerangkan akan memastikan pokok MoU tidak bertentangan dengan UU TNI yang baru.
Dedi menyampaikan, kerja sama Pemprov Jabar dan TNI AD akan sangat bermanfaat mengingat negara memang sedang menggencarkan efisiensi anggaran, dan berorientasi percepatan pembangunan. Toh, menurut Demul, sebelum ada MoU kerja sama dengan TNI pun, program seperti ini sudah lama berlangsung. Misalnya agenda Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dam TNI Manunggal Sindang Kasih atau TMSK.
