Ketikmedia.com , CPNS dan PNS – Apa saja dampak efisiensi anggaran bagi PNS, PPPK, hingga honorer? Tak lagi jadi wacana, efek program penghematan anggaran Kabinet Merah Putih mulai bisa dirasakan akhir-akhir ini. Berbagai Kementrian juga telah mengalami pemotongan dana yang cukup besar. Kemenpora, misalnya, harus menghemat anggaran belanjanya hingga 1,4 triliun, sementara Kemenkeu harus memangkas budget-nya sebesar 12,3 triliun.
Berbagai pemangkasan tersebut dilakukan untuk memastikan agar anggaran negara hanya dikucurkan pada program bermanfaat. Adik Prabowo yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, Hashim S. Djojohhadikusumo menyebut bahwa saat ini banyak anggaran yang alokasinya tidak strategis dan bahkan bersifat konyol sehingga pemerintah harus melakukan suatu tindakan khusus.
Dasar Hukum Efisiensi Anggaran 2025
Program efisiensi atau penghematan anggaran mengacu pada Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Inpres ini terbit pada tanggal 22 Januari 2025 di Jakarta dan ditanda tangani oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Isi Inpres terdiri atas 7 poin pokok yang pada dasarnya berisi mengenai perintah bagi Menteri, Kepala Lembaga, hingga Kepala Daerah untuk melakukan penghematan anggaran sesuai arahan presiden. Program ini, selanjutnya, akan mendapatkan pengawasan khusus dari BPKP dan setiap instansi harus mampu menjalankannya dengan baik.
Berbagai Dampak Efisiensi Anggaran bagi PNS dan PPPPK
Meski memiliki tujuan yang bagus, yaitu memotong dana untuk kegiatan-kegiatan tidak penting, program ini mau tak mau akan berimbas secara khusus bagi pegawai pemerintahan, baik yang berstatus PNS, PPPK, dan honorer. Berikut ini di antaranya:
Studi Banding, Publikasi, hingga Seminar Lebih Sedikit
Acara-acara seperti studi banding, publikasi, dan seminar akan menjadi lebih sedikit. Pemerintah secara khusus akan mengurangi berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung pada masyarakat banyak. Padahal pada acara-acara seperti ini, PNS hingga PPPK bisa mendapatkan tambahan ilmu hingga mempublikasikan berbagai karya mereka. Selain itu, ASN juga bisa mengembangkan karirnya dan meningkatkan performa kerja tahunan dengan mengikuti berbagai acara seminar.
Gaji Honorer Tidak Meningkat
Akan ada kemungkinan, gaji pegawai honorer tidak mengalami peningkatan. Sebab berdasarkan Inpres mengenai program efisiensi anggaran, presiden dengan jelas menginstruksikan kepala daerah untuk menghemat belanja honorarium. Mekanisme yang presiden perintahkan antara lain membatasi tim dan menekan besaran belanja honorarium. Perintah tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak akan ada perekrutan baru tenaga HR maupun kontrak sepanjang tahun 2025.
Rapat Virtual dan Cara Alternatif Akan Menjamur
Dampak efisiensi anggaran mau tak mau memaksa PNS, PPPK, dan pejabat setempat untuk melakukan berbagai cara alternatif demi bisa menghemat dana yang ada. Kementrian Investasi, misalnya, tengah berencana untuk melakukan virtual meeting demi bisa memangkas biaya rapat yang saat ini memang tergolong tinggi.
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas
Secara khusus, Presiden Prabowo menyatakan ingin memangkas belanja perjalanan dinas. Menurutnya, penghematan anggaran untuk kebutuhan tersebut bisa membuat negara hemat hingga 20 triliun. Dijelaskan lebih lanjut bahwa total anggaran dinas yang terpangkas mencapai 50%.
Pemindahan ASN ke IKN Tertunda
Kementrian PU, sama seperti Kementrian yang lain, juga mengalami pemotongan anggaran cukup besar, kurang lebih hingga 81 Triliun. Tak hanya itu, Menteri PU juga menyatakan bahwa saat ini anggaran dana untuk pembangunan IKN diblokir Menkeu Sri Mulyani.
Dampak efisiensi anggaran ini mau tak mau akan berimbas pada PNS dan PPPK yang rencananya akan pindah ke ibukota baru. Karena proses pembangunan yang tersendat, akan ada potensi pemindahan ASN pun turut tertunda sampai waktu yang belum jelas.
Proyek-proyek Inovatif Berkurang
Berbagai proyek inovatif yang output-nya belum jelas atau tidak bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan mengalami evaluasi besar-besaran tahun ini. ASN, baik PNS maupun PPPK yang tengah menyiapkan program inovatif untuk tahun 2025 bisa jadi harus menunda rencananya hingga pemerintah mengubah kebijakan tersebut.
Bagaimana Dampak Efisiensi Anggaran bagi Gaji dan Tunjangan PNS?
Sempat beredar isu bahwa pada tahun ini aparatur sipil negara tidak akan memperoleh gaji ketiga belas dan THR akibat adanya efisiensi anggaran. Namun isu ini sebenarnya kurang berdasar mengingat pada Inpres No 1 Tahun 2025 tertulis bahwa efisiensi anggaran tidak mencakup anggaran belanja pegawai.
Meski demikian, akan ada beberapa kemungkinan khusus di mana program penghematan ini mempengaruhi pendapatan ASN dan honorer seperti:
- Tidak akan ada kenaikan gaji bagi PNS dan PPPK tahun ini
- Penundaan pemberian tukin dan tidak meningkatnya nilai tunjangan sepanjang tahun 2025
- Tidak ada peningkatan gaji bagi honorer, sebagaimana terjelaskan di atas
Apa Dampak Efisiensi Anggaran bagi Swasta?
Selain honorer, PNS, dan PPPK, akan ada dampak khusus program penghematan anggaran bagi sektor swasta. Salah satunya adalah menurunnya tingkat okupansi hotel yang selama ini rutin menjadi tempat singgah dan rapat pejabat pusat maupun daerah. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang biasanya bekerja sama dengan instansi pemerintahan juga akan terdampak karena akan ada evaluasi yang cukup ketat untuk menjaring mana anggaran bermanfaat dan mana yang tidak.
Pada akhirnya, sebagaimana tertulis di atas, meski memiliki efek yang positif, namun akan ada dampak-dampak kurang mengenakkan pada program efisiensi anggaran terhadap PNS, PPPK, honorer, hingga swasta. Semoga informasi ini bermanfaat!
