Ketikmedia, Jakarta – Rano Karno, yang dikenal sebagai Doel dan menjadi salah satu calon Wakil Gubernur Jakarta. Ia menyatakan pandangan serupa dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada 2024.
Ia menilai bahwa pelaksanaan Pilkada yang dilakukan setelah Pemilu 2024 memberikan tekanan dan rasa lelah yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.
“Kenapa berasa? Kita mulai dari pileg loh. Pileg, pilpres, pilkada. Waduh, memang lelah, lelah,” ujar Rano Karno ketika melakukan syukuran dengan para relawannya di daerah Menteng, Jakarta, pada hari Sabtu (14/12).
Rano Karno Setuju dengan Pernyataan Prabowo
Apa yang Rano Karno ucapkan tersebut sebenarnya sama dengan apa yang sebelumnya sudah Presiden Prabowo jelaskan.
“Makanya kan Pak Prabowo juga bilang, capek gitu, panjang. Jadi, nanti kita pikirkan mana yang terbaik buat Indonesia,” tambahnya.
Ia juga memberikan respons terkait usulan perubahan sistem pilkada menjadi tidak langsung, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut politikus PDIP ini, keputusan sepenuhnya berada di tangan partai politik.
“Wah, itu kan keputusan politik partai. Artinya, saya ini kan bagian dari partai. Itu urun rembuk semua. Kalau memang setuju begitu, ya kita lakukan itu. Artinya, kalau memang tidak setuju, tentu ada alasan,” pungkasnya.
Menurut Rano, pelaksanaan pilkada seharusnya tetap berlandaskan pada asas keadilan dan kejujuran. Namun, ia juga mengakui bahwa proses ini sering kali terasa berat karena membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang.
“Artinya kan kita pilih pilkada itu dengan asas. Asas itu kan jurdil. Ini kan memang yang terasa, ini kan memang biaya besar. Waktunya lama,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima arahan khusus dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sang Ketua umum belum memberikan respons terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Oleh karena itu, pendapat yang ia sampaikan murni pandangan pribadi, bukan sebagai sikap resmi partai.
“Sampai hari ini belum ada. Belum ada. Saya tidak bicara sebagai sikap partai, tapi saya bicara sebagai sikap saya pribadi,” tambahnya.
Prabowo Ingin DPRD yang Memilih Kepala Daerah
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan perubahan sistem politik. Ia menyoroti pemilihan kepala daerah yang harapannya dapat menjadi tugas DPRD.
Menurut Prabowo, sistem ini akan lebih efisien. Ini juga mampu mengurangi beban anggaran negara yang selama ini dikeluarkan untuk pemilihan langsung.
Gagasan tersebut Prabowo sampaikan saat memberikan pidato dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar. Perayaan tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, pada Kamis malam (12/12).
Pada acara tersebut, hadir juga sejumlah ketua umum partai politik. Ini termasuk Ketua DPR RI sekaligus petinggi PDIP, Puan Maharani, yang hadir mewakili partainya.
“Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP. Kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” ujar Prabowo pada pidato tersebut.
Prabowo berpendapat bahwa sistem pemilihan langsung saat ini menyebabkan anggaran negara terkuras hingga puluhan triliun rupiah.
“Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan,” tambah Prabowo.
Prabowo menyebutkan bahwa negara seperti Malaysia, Singapura, dan India berhasil menggunakan anggaran secara lebih efisien. Mereka hanya menggelar pemilihan untuk anggota DPRD yang kemudian bertugas memilih kepala daerah.
“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang milih gubernur milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kayak kita kaya,” ujarnya.
Keuntungan dari Sistem yang Prabowo Usulukan
Menurut Prabowo, jika sistem ini berjalan di Indonesia, anggaran negara untuk kebutuhan yang mendesak bisa lebih optimal. Ini seperti memberikan makanan bagi anak-anak, memperbaiki fasilitas sekolah, dan membangun infrastruktur irigasi.
Ia pun mengajak para ketua umum partai politik untuk mempertimbangkan gagasan tersebut dengan serius dan segera mengambil langkah konkret.
“Ini sebetulnya banyak ketua umum ini. Sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” ujarnya pada Pidato tersebut.
Prabowo juga menegaskan agar tidak terlalu mendengarkan konsultan-konsultan asing. Menurutnya, keputusan perlu berdasarkan kebutuhan dari masyarakat dan negara.
“Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing. Sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok,” tutupnya.
Menarik jika memang gagasan dari Prabowo ini berjalan. Terlebih lagi, ada banyak tokoh besar seperti Rano karno yang mengaku setuju dengan gagasan tersebut.
