Pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto hadir di acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). Pada acara tersebut, predikat WTP LKPD Makassar kembali didapatkan.
Ini adalah kali ketiga Kota Makassar mendapatkan predikat yang sama, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Makassar mendapatkan predikat WTP LKPD di tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Sektor Ekonomi Kota Makassar Terus Tumbuh ke Arah yang Positif
Berkaitan dengan predikat WTP LKPD Makassar yang kembali didapatkan, Wali Kota Makassar menyampaikan jika kini sektor ekonomi Kota Makassar terus tumbuh ke arah yang positif. Kemajuan ini tetap terasa meskipun saat ini sedang ada tantangan global.
Dalam LKPD Kota Makassar tahun anggaran 2023 yang menjadi pembahasan di acara tersebut, ekonomi berhasil tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai angka 5,31% sedangkan ekonomi nasional tumbuh 5,05%.
Secara garis besar, ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan juga tumbuh ke arah yang positif, hanya saja nilainya memang lebih rendah dari Kota Makassar dan nasional, yaitu 4,51%. Moh Ramdhan Pomanto sebagai Wali Kota Makassar menyampaikan langsung laporan tersebut.
Wali Kota yang lebih akrab dengan panggilan Danny Pomanto tersebut turut hadir di acara LHP LKPP tahun anggaran 2023. Selain itu, ada juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang terlaksana di saat yang bersamaan, yaitu tanggal 8 Juli 2024.
“Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di tahun anggaran 2023 naik lebih besar daripada nilai nasional dan nilai Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 5,31%,” jelas Danny.
Acara tersebut terlaksana di Jakarta Convention Center (JCC), dan hampir semua kepala daerah hadir di sana, termasuk Pemkot Makassar melalui Danny Pomanto. Presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju pun ikut hadir.
BPK RI Menyerahkan LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 Langsung ke Jokowi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah badan yang memeriksa semua LKPD dari semua kota, kabupaten, dan provinsi yang ada di Indonesia. Sebagai hasilnya, BPK RI akan membuat LHP LKPP dan IHPS II Tahun Anggaran 2023.
Tema acara oleh BPK RI kali ini adalah ‘Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’. Kepala BPK RI Isma Yatun pun memberikan laporan hasil pemeriksaan tersebut secara langsung pada Presiden Joko Widodo.
Di sisi lain, Joko Widodo memberikan apresiasi kepada BPK RI karena telah melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Memeriksa laporan keuangan dari semua pemerintah daerah bukanlah tugas mudah sehingga mereka memerlukan penghargaan.
“BPK kembali telah menyelesaikan semua tugasnya dengan baik, sehingga saya ingin memberikan apresiasi. Terutama karena akhir-akhir ini ekonomi dunia sedang turun, namun rata-rata nasional masih ada di atas 5% jadi kita harus bersyukur,” ungkap Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan jika semua daerah wajib mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan LKPD. Predikat WTP LKPD bukanlah suatu prestasi, namun hal yang wajib untuk semua pemerintah daerah di tahun depan.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). Pada acara tersebut, predikat WTP LKPD Makassar kembali menjadi milik pemkot.
Jadi, predikat WTP LKPD Makassar dan daerah-daerah lain perlu pengembangan di tahun anggaran 2024 agar ekonomi semua daerah bisa tetap terjaga dengan baik dan tidak tertekan inflasi. Kuncinya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi setiap daerah agar tetap stabil.
