Berita, Ketik Media – Pemerintah memiliki rencana menjadikan lahan milik PT. Jasa Marga agar bisa berfungsi sebagai tempat UMKM. Khususnya bagi warga yang terdeteksi sebagai binaan Rusun (Rumah Susun). Hal ini tersampaikan oleh Menteri PKP sendiri, Maruarar Sirait beberapa waktu yang lalu. (30/11)
Menteri PKP RI atau Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI tersebut, mengaku telah mengusulkan agar lahan milik PT Jasa Marga bisa berguna bagi masyarakat pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Ia sendiri bersedia untuk meminta izin kepada Menteri BUMN, Erick Tohir agar rencana tersebut bisa terealisasi.
Pada kesempatan yang sama, Maruarar Sirait juga berkeinginan kalau nantinya di lokasi tersebut akan ada taman yang besar dan juga unik. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk berkunjung ke wilayah tersebut yang akan berefek pada si pelaku UMKM itu sendiri.
“Saya sendiri selaku Menteri urusan PKP yang nanti akan berbicara kepada Pak Erick supaya lahan tersebut kita yang mengelolanya. Dan nanti saya akan membangun taman di dekat Kolong Tol Kalijodoh lengkap dengan jogging track-nya. Kan enak, nanti warga UMKM bisa berjualan di sana”, ujar Maruarar kepada insan pers di Jakarta.
Warga Relokasi Kolong Tol akan mendapatkan Pelatihan
Informasi yang beredar menyatakan kalau pemerintah telah melakukan relokasi terhadap beberapa warga yang berada di Kolong Tol Jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat. Tepatnya di Jalan Inspeksi Kanal Barat Jelambar Baru Jakarta. Mereka harus pindah ke Rumah Susun Rawa Buaya (Rusunawa) Jakarta.
Menteri untuk PKP, Maruarar Sirait membenarkan informasi tersebut. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta supaya para warga tersebut mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan dan pengembangan diri.
Menteri berpostur tinggi ini juga menyampaikan kalau pelatihan adalah satu syarat agar masyarakat Rusunawa (Rumah Susun Rawa Buaya) nantinya memiliki keterampilan yang mumpuni. Sehingga menurutnya, agar masyarakat tidak kembali ke bawah jembatan.
”Pelatihan ini cukup penting. Agar masyarakat tetap bertahan di Rusunawa. Makanya, Pemprov DKI bisa berkoordinasi dengan Kadis Pemberdayaan UMKM. Supaya mereka memiliki kesempatan untuk berdagang di lokasi tersebut. Namun harapan saya, ya usahakan agar dagangan mereka tetap rapi”, ucap Maruarar selanjutnya.
Dua Kementerian Serahkan Kunci Rusun Secara Simbolis
Sampai sejauh ini sudah ada 44 kepala keluarga yang telah direlokasi ke Rusun Rawa Buaya. Sedangkan peresmiannya melibatkan dua kementerian yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait serta Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Maruarar Sirait sebagai menteri Bidang PKP dan AHY sebagai Menko BIPK telah memberikan kunci Rusun secara simbolis kepada puluhan warga tersebut. Keduanya didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali.
Di kesempatan tersebut, AHY membicarakan tentang alasan pemindahan 44 warga Kolong Tol ke Rusun Rawa Buaya. Menurutnya pemindahan tersebut semata agar warga bisa meningkatkan kualitas kehidupannya.
“Sama seperti kata Bapak Maruarar Sirait tadi, kalau pemindahan tersebut bertujuan agar warga kehidupannya bisa lebih baik. Termasuk bisa berjualan. Toh nanti akan ada lahan yang bagus untuk berdagang. Jadi salah, kalau ada yang bilang mereka hanya pindah tempat tidur saja”, ucap putra dari mantan presiden SBY ini.
Pemerintah Bekali Warga dengan Keterampilan
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki misi untuk mempersiapkan perumahan layak huni bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk peran pemerintah demi menjaga masyarakat bawah agar tetap hidup dengan baik dan berkualitas.
Pesan ini tertangkap dari penyampaian AHY sebagai Menko BIPK. Menurutnya, kalau masalah perumahan layak huni adalah misi pemerintah. Dan pihaknya siap bekerjasama dengan kementerian yang lain termasuk lembaga terkait.
“Saya sudah sepakat dengan Pak Maruarar Sirait, kalau daerah kumuh di banyak kota harus bersih karena sudah tidak layak huni. Makanya saya pindahkan mereka ke Rusun yang lebih layak huni lalu mendapatkan keterampilan-keterampilan”, tutup AHY.
Menteri PKP dan Menko BIPK terus berkoordinasi dengan pejabat teras di DKI Jakarta terkait masyarakat yang tinggal di bawah tol. Sedangkan relokasi masyarakat ke rusun dan pembukaan lahan UMKM adalah solusi yang untuk saat ini cukup terarah.
