Ketik Media, Berita – Pemerintah Indonesia bersiap untuk merilis program makan bergizi gratis. Agenda rencana awal atas program tersebut ialah mengusahakan pasokan bahan baku utama yang berupa makanan ber-protein. Sedangkan pengelolaannya langsung melibatkan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa.
Pernyataan ini sudah sesuai dengan penyampaian dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI sendiri, yaitu Yandri Susanto. Menurutnya desa harus berkecimpung aktif di dalam pelaksanaan program makan gizi gratis terkhusus bagi warganya sendiri.
Bahkan, Menteri Yandri secara optimistis menyampaikan kalau desa memiliki potensi yang luar biasa. Terutama terkait dengan penyediaan bahkan pengelolaan kebutuhan masyarakat terhadap protein utamanya protein hewani.
“Desa kita memiliki potensi yang bagus terkait penyediaan bahan baku makan siang bergizi dan gratis. Dan kami akan menggelontorkan anggaran dana desa sebesar 20%. Kami akan berikan kepada Badan Usaha Milik Desa supaya bisa terpakai untuk hal tersebut”, tuturnya.
Pemerintah utus Dua Kementerian terkait Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Indonesia menjadikan program makan bergizi yang gratis sebagai program yang serius. Bahkan, menurut Yandri, pemerintah akan mengutus dua kementerian sekaligus untuk melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa terkait dengan hal itu. Yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan harapannya agar terjadi kolaborasi efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi desa supaya tepat sasaran. Anggaran 20% dari dana desa itulah yang nantinya bisa menjadi modal penguat. Tentunya demi tercapainya tata kelola bahan baku protein yang memang perlu untuk masyarakat.
“Menurut saya, kolaborasi antara dua kementerian dengan pemerintah desa ini bisa menjadi faktor yang sangat penting. Apalagi terkait program makan sehat gratis. Dan dari kolaborasi ini pula nanti akan ada dukungan dan dorongan dari pemerintah kepada Pemdes terkait BUMdes. Harapannya supaya benar-benar menjadi motor ekonomi yang potensial di desanya masing-masing”, Tutur Yandri kepada media.
Dua Kementerian Melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama. Termasuk kaitannya dengan program pendampingan program makan bergizi sehat dan gratis, senin kemarin. (25/11)
Di kesempatan tersebut lah Yandri selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan pesan pemerintah untuk melibatkan BUMdes. Yandri juga menyimpulkan kalau desa-desa di Indonesia memang sudah mumpuni untuk diberdayakan.
“Harapan pemerintah ialah seluruh desa di Indonesia harus terlibat dalam penyediaan bahan baku protein. Ya nanti melihat potensi desanya di bahan apa. Nanti kita petakan. Seperti ada desa penghasil Nila, desa Patin dan selainnya”, tutup salah satu politisi dari Partai Amanat Nasional ini.
Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri menyambut optimis rencana ini. Bahkan sejak pihak kementerian melakukan kunjungan ke desa-desa, ada fakta kalau desa-desa di Indonesia memang berpotensi untuk menjadi pengelola bahan makanan ber-protein.
Pernyataan ini tersampaikan sendiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Ia mengatakan sejauh ini sudah ada 30 desa yang sangat potensional untuk diberlakukan pemberdayaan.
“Kami sudah jalan ke 30 desa dan kami anggap di sana sangat berpotensi menjadi desa penghasil Nila, Patin dan sebagainya. Kami sudah survey juga bahkan menginap di sana”, ucap Menteri Wahyu.
Wahyu kembali menyampaikan, kalau ribuan desa di Indonesia menjadi pengelola program makan bergizi untuk rakyat, maka pergerakan ekonomi kerakyatan akan sangat luar biasa. Bahkan persentase-nya bisa berlipat ganda.
“Coba bayangkan jika 75 ribu desa yang ada di Indonesia mampu menjadi pusat produksi makan bergizi gratis, maka pergerakan ekonomi bisa 4 kali lipat bahkan lebih”, tuturnya.
