Ingin kerja Satpol PP tapi masih bingung? Di berbagai media, profesi ini acap tergambar dengan kesan negatif. Padahal, keberadaan mereka vital untuk menunjang fungsi negara di tengah masyarakat.
Istilah “Pol PP” sendiri adalah singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka bekerja di level pemerintahan daerah dan bertugas dalam penegakan Perda serta Perkada.
Mereka berwenang menjalankan tugas-tugas keamanan dan ketertiban dengan landasan UU yang berlaku. Sebagai timbal balik, mereka akan mendapatkan hak serta benefit berupa gaji dan tunjangan lainnya.
Job Desk Kerja Satpol PP
Polisi Pamong Praja memiliki jam kerja sebagaimana ASN lain yakni dari Senin hingga Jumat. Pada hari Jum’at, mereka biasanya bertugas hingga pukul 14.00 WIB.
Perubahan jam kerja dapat terjadi pada momen khusus seperti Ramadhan dan menjelang hari raya. Secara umum, tugas mereka adalah memastikan kondisi masyarakat yang aman dan tertib dengan patroli dan kegiatan lainnya.
Untuk lebih lengkapnya, berikut rincian job desk menurut tugas pokok tersebut.
- Memahami dan memastikan Perda dan Perkada berlaku di masyarakat. Misal, merazia izin usaha dan parkir.
- Menertibkan ketertiban aparatur negara. Mereka bertugas merazia ASN yang berkeliaran saat jam kerja.
- Menjaga masyarakat tertib damai. Tiap kali ada kerumunan massa, polisi Pamong Praja wajib bertindak untuk mencegah konflik seperti tawuran antar pelajar.
- Menegakkan hukum administratif. Untuk menjalankan tugas ini, mereka boleh memberikan teguran hingga sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar aturan.
- Memberikan bantuan dalam kondisi darurat. Pada situasi genting seperti bencana alam, mereka bertugas untuk membantu korban.
- Bekerja sama dengan instansi lainnya. Mereka harus siap saat diminta bekerja sama dengan polisi, damkar, dan lainnya.
UU Terbaru sebagai Landasan Kerja Satpol PP
Satuan Polisi Pamong Praja bekerja dengan landasan aturan negara, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. UU terbaru tentang Satpol PP adalah UU nomor 23 tahun 2014. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pembentukan polisi pamong praja bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah.
Mereka juga berwenang untuk menjaga, menertibkan, hingga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penjelasan ini termaktub pada pasal 256 ayat 7.
Rincian kerja Polisi Pamong Praja berikutnya diatur dalam PP nomor 16 tahun 2018. PP tersebut menjelaskan tentang kepegawaian, ASN, hingga otonomi daerah. Tujuan pembentukan dan wewenang Pol PP turut diatur dalam peraturan tersebut.
Untung Rugi Jadi Polisi Pamong Praja
Hingga hari ini, kerja Satpol PP merupakan salah satu peluang yang menjadi andalan anak muda Indonesia. Berikut ini kelebihan dan kekurangan bekerja sebagai Polisi Pamong Praja.
Kelebihan
- Sistem kerja yang stabil.
- Institusi yang mempekerjakan jelas (Pemda).
- Ada jenjang karir.
- Mendapatkan gaji terjamin dengan tunjangan kerja selayaknya pegawai negari.
- Formasi cukup banyak di pendaftaran CASN.
Kekurangan
- Terdapat Polisi Pamong Praja berstatus honorer yang gajinya kecil.
- Rentan terlibat konfrontasi fisik saat melakukan penertiban.
- Rentan menjadi sasaran kekerasaan saat bertugas.
Cara Menjadi Polisi Pamong Praja PNS dan PPPK
Tertarik menjadi polisi Pamong Praja? Bila iya, ikuti saja bukaan CASN yang digelar secara rutin. Seperti disebut di atas, pada tiap periode CASN, formasi kerja Satpol PP umumnya tersedia dalam jumlah cukup banyak.
Beberapa formasi polisi Pamong Praja berstatus PNS, sementara yang lainnya berstatus PPPK. Berikutnya, pelamar akan mengikuti alur seleksi CPNS secara umum, yaitu:
- Seleksi administrasi di mana pelamar wajib mengunggah berkas syarat dengan benar.
- Tes Kompetensi Dasar di mana pelamar mengerjakan serangkaian soal dari tes matematika dasar, kemampuan verbal, hingga tes wawasan kebangsaan.
- SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang berupa rangkaian tes khusus terkait polisi pamong praja, psikotes, dan wawancara.
Polisi Pamong Praja Honorer
Hingga hari ini, pemerintah daerah masih membuka lowongan kerja satpol PP dengan status tenaga honorer. Tanggung jawab dan wewenang mereka menyerupai satpol PP PNS namun jenjang karir mereka lebih terbatas dengan nominal gaji yang juga berbeda.
Di Lampung, misalnya, pemerintah daerah baru mensahkan nominal gaji sebesar Rp. 1.400.000,- hingga Rp. 1.600.000,- untuk polisi pamong praja lulusan SMA, D3, hingga S1.
Besaran gaji Satuan Polisi PP honorer tergantung kebijakan tiap pemerintah daerahnya. Beberapa pemda menerapkan standar gaji setara UMR, namun beberapa yang lainnya menetapkan gaji tenaga honorer kurang dari UMR.
Kabar baiknya, polisi pamong praja yang berstatus honorer bisa mengajukan diri untuk menjadi tenaga kerja PPPK lewat pemerintah daerahnya. Dengan status PPPK, gaji yang mereka peroleh akan naik bersamaan dengan pemberian tunjangan yang lain.
Perempuan Boleh Kerja Satpol PP?
Tak sedikit wanita yang tertarik untuk mendaftar sebagai polisi pamong praja. Sebab selain menjanjikan kehidupan yang stabil, terdapat cukup banyak keuntungan dalam profesi ini.
Kabar baiknya, lowongan Polisi Pamong Praja tidak membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, pendaftar perempuan pun dipersilahkan untuk melamar profesi tersebut pada bukaan CASN atau lowongan tenaga honorer di pemerintah daerah.
Nah, kiranya demikian informasi Ketik Media tentang job desk hingga untung rugi kerja Satpol PP. Bila profesi ini menurut Anda menggiurkan, ikuti saja kiat-kiat agar sukses melamar sebagai polisi Pamong Praja di pendaftaran PNS dan PPPK.
