Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap yakin dapat kendalikan harga ikan meskipun menghadapi potensi penurunan produksi tangkap ikan sebab ada fenomena La Nina, yang diperkirakan terjadi pada kuartal III/2024.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk mengalihkan konsumsi masyarakat, memberikan subsidi kepada distributor, dan meningkatkan pasokan ikan dari provinsi lain.
Lalu, bagaimana strategi Pemprov Sulsel yang sesungguhnya untuk mengatasi hal semacam ini?
Pengalihan Konsumsi Ikan Laut Jadi Ikan Tawar
Untuk mengantisipasi ancaman gelombang tinggi dan cuaca buruk yang dapat menghambat aktivitas melaut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalihkan konsumsi masyarakat dari ikan laut ke ikan air tawar sejak awal tahun ini.
Langkah ini dilakukan dengan menyebar ratusan ribu bibit. Baik ikan nila, ikan mas, maupun lele ke berbagai danau dan waduk di Sulsel, serta meningkatkan budi daya ikan bandeng.
Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan produksi ikan air tawar mampu memenuhi kebutuhan. Apalagi ikan laut yang mungkin berkurang akibat kondisi cuaca ekstrem.
Pengembangan Produksi Bioflok Agar Pengendalian Harga Ikan Teratasi
Pemerintah juga telah mengembangkan produksi bioflok di 10 kabupaten dengan memberikan bantuan terkait teknologi ini. Upaya restocking dengan menebar bibit ikan air tawar juga langsung terealisasi untuk memperkuat populasi dan menutupi kekurangan ikan laut.
“Kami sudah menciptakan sekaligus mengemabngkan produksi bioflok dengan bukti pemberian bantuan pada 10 kabupaten. Selain itu, kami juga melakukan restocking dengan menebar bibit-bibit ikan. Tujuannya untuk menambah keberadaan ikan air tawar dan menutupi kekurangan ikan laut,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas.
Penambahan Stok Ikan Laut dari Provinsi Lain
Selain langkah-langkah di atas yang sudah terealisasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga merencanakan penambahan stok ikan laut dari provinsi lain jika produksi lokal benar-benar menipis.
Beberapa daerah yang menjadi target untuk pemasokan tambahan ini, antara lain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Dari sisi distribusi, pemerintah saat ini sedang menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pemberian subsidi bagi para distributor.
Saat ini, proses pendataan distributor yang menyuplai ikan ke pasar-pasar tradisional sedang berlangsung. Subsidi ini nantinya penyalurannya untuk memastikan harga ikan di daerah tujuan tetap setara dengan harga di daerah asal penangkapan.
“Subsidi ini menunggu Pergub dulu. Jika sudah sepakat, dana subsidi bisa langsung membantu para distributor ikan, misalnya distribusi dari Bone ke Palopo. Insentif ini langsung terealisasi dengan tujuan agar tidak bisa kendalikan harga ikan. Selain itu, subsidi juga tersedia kepada semua pedagang pasar, tujuannya sama harga ikan bisa terkendali,” ujar Muhammad Ilyas.
Dengan rencana yang matang dan langkah-langkah yang terkoordinasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga ikan di tengah tantangan yang terjadi saat ini. Sebab jika tidak segera teratasi mulai awal tahun ini, maka La Nila menyerang, nelayan, pedagang dan konsumen pasti kelabakan.
Sehingga langkah Pemprov Sulsel ini berharap bisa berjalan efektif. Apalagi peraturan gubernur resmi beredar secara paten. Maka proses untuk pengendalian harga ikan meskipun saat La Nila, tidak mungkin terjadi hal buruk.
Upaya kendalikan harga ikan ini sangat berharap dapat memastikan pasokan ikan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Meskipun kondisi cuaca dan produksi lokal menghadapi kendala.
