Pasca deklarasi Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024, dinasti politik Jokowi mulai menjadi pusat perhatian publik. Bagaimana tidak ketika status Gibran adalah anak kandung dari Presiden Indonesia yang masih menjabat di saat ini.
Pencalonan Gibran sebagai cawapres ini pun menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Dugaan kolusi dan nepotisme mencuat, hingga TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) dan PAN (Persatuan Advokat Nusantara) melaporkan kasus ini ke KPK.
Putusan Ketua MK Anwar Usman Soal Syarat Calon Wakil Presiden Jadi Sorotan
Rumor tentang ekspansi dinasti politik Jokowi ini dimulai saat Ketua MK Anwar Usman membuat putusan soal perubahan syarat calon wakil presiden. Pada awalnya, salah satu syarat untuk menjadi wakil presiden adalah sudah berusia di atas 40 tahun.
Namun, dalam putusan Ketua MK Anwar Usman tersebut, syarat pencalonan wakil presiden berubah. Kini, seseorang yang masih berusia di bawah 40 tahun pun bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden asalkan dia memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Putusan dari MK ini berbarengan dengan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di Pemilu yang akan datang. Jadi, tidak heran jika ada banyak masyarakat yang menganggap dinasti politik Jokowi mulai berjalan.
Sebagai informasi, putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka adalah Wali Kota Solo. Sehingga, menurut putusan MK soal calon wakil presiden yang baru, Gibran sudah memenuhi syarat untuk menjadi cawapres meskipun belum berusia 40 tahun.
Fakta bahwa Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar dari sang presiden membuat rumor tentang dinasti politik Jokowi semakin ramai. Tidak sedikit orang yang mendukung pelaporan Jokowi dan keluarga ke KPK atas tuduhan kolusi dan nepotisme.
Kaesang Pangarep Jadi Ketua Partai dalam Waktu Singkat
Tidak hanya menyeret cawapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketua MK Anwar Usman saja, dugaan dinasti politik Jokowi juga menyeret anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa Kaesang baru saja diangkat sebagai Ketum PSI.
Masyarakat menganggap jika posisi Ketua Umum PSI terlalu cepat diraih oleh Kaesang. Sebab, Kaesang memang baru bergabung dua hari dengan PSI, sehingga publik menganggap jika ada banyak orang yang lebih layak untuk mengisi posisi tersebut.
Situasi politik di Indonesia saat ini memang sedang panas menjelang Pemilu 2024. Karena itu, pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, penunjukkan Gibran sebagai cawapres, dan putusan dari Ketua MK Anwar Usman menjadi sorotan publik.
Presiden Joko Widodo pun angkat suara mengenai tuduhan dinasti politik pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 pasca peresmian Investor Daily Summit di Jakarta.
“Semua yang memilih, menentukan, dan mencoblos itu rakyat, bukan elite atau partai,” ungkap Jokowi saat ditanya perihal dinasti politik.
Kemudian, ketika ditanya perihal kasus kolusi dan nepotisme ke KPK, Jokowi menjawab bahwa semua itu adalah bagian dari proses hukum. Sehingga, dia akan menghormati semua prosesnya karena itu adalah bagian dari definisi demokrasi yang sebenarnya.
Pendapat Jokowi soal dinasti politik tersebut pun diamini oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sedangkan, soal pelaporan Jokowi dan keluarga ke KPK, Moeldoko menganggap bahwa KPK tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki hal itu.
Hal ini karena tugas KPK memang hanya untuk mengurus korupsi dan pencucian uang saja, bukan untuk kolusi dan juga nepotisme. Jadi, di Indonesia belum ada lembaga khusus yang menangani kedua hal itu sehingga penyelidikannya pun akan sangat sulit.
Sebelumnya, kasus dinasti politik Jokowi yang menjerat Gibran dan Kaesang juga pernah dilaporkan pada tahun lalu ke KPK. Hanya saja, laporan tersebut tidak diproses lebih lanjut karena KPK menganggapnya sumir atau tidak jelas serta kurang bukti konkret.
Tidak Hanya di Jawa, Ternyata Masih Ada Keluarga Inti Jokowi yang Menduduki Kursi Pemerintahan di Sumatera
Tidak hanya di Jawa, ternyata Jokowi juga membangun dinasti politik di Sumatera melalui Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution. Hal ini karena Bobby merupakan suami dari Kahiyang Ayu, anak kedua dari Presiden Joko Widodo.
Dalam Pemilu 2024, Bobby menegaskan jika dia akan mendukung Prabowo Gibran. Hal ini jelas menguatkan rumor tentang dinasti politik Jokowi dari anak, menantu hingga ipar. Pakar politik beranggapan jika sistem politik yang satu ini jelas sangat merugikan.
Misalnya seperti Ubedilah Badrun, Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang menganggap bahwa dinasti politik adalah suatu kemunduran. Ubed berpendapat jika sistem ini terus menerus ditumbuhkan, Indonesia akan kembali ke abad 18.
Sebenarnya, dinasti politik bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hanya saja, kasus dinasti politik Jokowi ini memang lebih parah karena Joko Widodo masih memiliki jabatan sebagai presiden aktif ketika sang putra maju ke Pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden. Semoga informasi Ketik Media bermanfaat
