Pada sidang paripurna DPRD Tana Toraja di hari Kamis 25 April 2024, terungkap ada banyak permasalahan yang menimpa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Salah satu masalah yang paling serius adalah 5 puskesmas di Tana Toraja tidak memiliki dokter.
Kelima puskesmas di Tana Toraja yang tidak punya dokter tersebut adalah Puskesmas Rantetayo, Madandan, Ratte, Kondoran, dan Rantealang. Hal ini jelas mendesak, karena peran seorang dokter yang sangat esensial bagi masyarakat sekitar.
Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja Usulkan Pemerataan Tenaga Kerja
Berkaitan dengan isu 5 puskesmas di Tana Toraja tidak memiliki dokter, Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja Welem Sambolangi mengusulkan untuk melakukan pemerataan tenaga kerja. Welem mengatakan jika dia akan segera meminta pemerintah daerah untuk hal ini.
“Setiap unit pelayanan kesehatan masyarakat di Tana Toraja harus punya tenaga kerja yang merata,” jelas Welem dalam rapat.
Bahkan, permasalahan tenaga kerja ini bukan hanya kurangnya dokter di Tana Toraja, namun juga tenaga kerja lainnya. Ada puskesmas yang kekurangan tenaga administrasi, tenaga kerja yang mengatur keuangan, hingga tenaga kesehatan yang lainnya.
Tanpa adanya tenaga kerja yang cukup, tenaga kerja yang ada akan mengalami kesulitan dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Hal ini jelas tidak boleh terjadi karena memperoleh pelayanan kesehatan yang layak adalah hak semua warga negara.
Karena itu, semua puskesmas wajib punya dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain agar semua masyarakat bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Selain itu, tenaga kerja administrasi dan tenaga lainnya juga akan sangat diperlukan agar pelayanan lebih maksimal.
Selain Kurangnya Tenaga Kerja, Dana Operasional yang Kurang Juga Jadi Pusat Perhatian
Ada banyak alasan mengapa 5 puskesmas di Tana Toraja tidak memiliki dokter dan tenaga kesehatan. Selain karena kurangnya pemerataan, terutama di daerah terpencil, kurangnya dana operasional juga menjadi masalah yang menghantui puskesmas di sana.
Pada rapat paripurna DPRD Tana Toraja April 2024, ada 22 Kepala Puskesmas di Tana Toraja yang hadir mengikuti rapat. Rapat kali ini membahas tentang dana operasional Puskesmas tahun anggaran 2023 yang tertuang dalam LPJ Bupati Tana Toraja.
Mereka mengaku jika total anggaran dana Puskesmas Tana Toraja tahun 2023 adalah Rp 21 miliar yang dibagi untuk 22 unit puskesmas. Dana tersebut mereka pakai untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan juga Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Selain itu, mereka juga menggunakan dana tersebut untuk Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Semua penggunaan dana tersebut diuraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari para Kepala Puskesmas di Tana Toraja selama tahun anggaran 2023.
Mereka juga menyampaikan masalah dan kendala yang terjadi di setiap puskesmas, termasuk tentang 5 puskesmas di Tana Toraja tidak memiliki dokter. Lalu, ada juga masalah keuangan karena dana yang diberikan belum maksimal agar sarana dan prasarana terpenuhi.
Berkaitan dengan masalah di puskesmas Tana Toraja, Welem Sambolangi meminta semua kepala puskesmas lebih aktif untuk berinovasi. Hal ini agar anggaran tersebut bisa terpakai dengan maksimal, termasuk untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di puskesmas.
“Jangan karena anggaran yang kurang masyarakat jadi terlantar, karena itu inovasi dari kepala puskesmas akan dibutuhkan,” jelas Welem.
Sebagai jalan keluar, sang Ketua DPRD Tana Toraja pun berjanji untuk segera mendiskusikan masalah-masalah yang ada di puskesmas dengan pihak Kementerian Kesehatan (Kemkes). Terutama soal dana puskesmas untuk Tana Toraja yang masih kurang.
Ada Banyak Faktor yang Menyebabkan Jumlah Dokter di Indonesia Kurang
Jika berbicara tentang lulusan dokter di Indonesia, maka jumlahnya memang masih jauh lebih rendah daripada apa yang kini masyarakat butuhkan berdasarkan standar dari WHO. Alasan utamanya adalah karena biaya untuk menempuh studi kedokteran yang mahal.
Karena itu, pemerintah harus gerak cepat agar tragedi 5 puskesmas di Tana Toraja tidak memiliki dokter tidak akan terulang lagi. Caranya adalah dengan menurunkan biaya kuliah atau memberikan beasiswa untuk para mahasiswa Fakultas Kedokteran yang membutuhkan.
Pemerintah juga perlu memperbanyak kuota beasiswa LPDP, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk para dokter yang ingin melanjutkan studi. Hal ini agar bukan hanya jumlah dokter umum saja yang terpenuhi, namun juga untuk dokter spesialis.
Terakhir, kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan lain juga harus menjadi pusat perhatian, hal ini karena ada banyak dokter dan tenaga kesehatan yang punya hidup kurang sejahtera. Hal ini terjadi karena upah yang kurang, terutama untuk dokter residen.
Karena itu, agar kejadian 5 puskesmas di Tana Toraja tidak memiliki dokter cepat teratasi dan tidak akan terjadi lagi, semua langkah di atas harus segera terpenuhi. Terutama agar lulusan dokter mau untuk terus mengabdi di daerah terdalam, terluar, dan terpencil.
